• Guru dan Kepala Sekolah berdasarkan pendidikan terakhir 2018/2019 dan sebanyak 2.711.191 hanya guru yang terdaftar Kemendikbud .
• Rincian jumlah guru yang sudah PNS dan bukan PNS

- 776.812 guru bukan PNS di sekolah negeri

- 2.072.064 guru PNS di sekolah negeri

- 841.866 guru bukan PNS di sekolah swasta

- 912.482 guru PNS di sekolah swasta

- 1.618.678 guru bukan PNS di sekolah negeri dan swasta

- 1.391.883 total guru PNS di sekolah negeri dan swasta

· Rerata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)

- Nasional 54.1

- Pedagogik 50.4

- Profesional 55.5

- UKG SD 52.0

- UKG SMP 55.7

- UKG SMA 59.2

- UKG SMK 54.5

• Fakta yang ditemukan sampai saat ini ada wilayah daerah dengan jumlah guru yang sangat kurang memadai dan berlebih, yang berlebih di kota besar dan jam mengajarnya sedikit. Sedangkan di daerah terpencil hanya 1 guru untuk 1 sekolah, yang paling urgent bagi Pemerintah Daerah untuk SMP dan SMA dalam mendata seluruh guru sekolah yang ada di daerah setempat, sering ditemukan data tidak selalu cocok. Hal tersebut merupakan masalah puluhan tahun, jika masalah tersebut tidak dapat teratasi, maka masalah yang lain tidak bisa diselesaikan.
• Jika persoalan guru tidak dapat diselesaikan, maka persoalan lain tidak dapat ditangani.
• Kualifikasi guru menentukan kualitas siswa, pengembangan guru harus tercermin pada kualitas kompetensi siswa bukan hanya dalam sertifikat.
• Guru dan kepala sekolah merupakan data dari pendidikan terakhir.
• Penilaian guru saat ini belum berdasarkan basis kompetensinya tetapi baru hanya kualifikasinya saja . Kualifikasi masih menjadi bermasalah, dalam penyelesaian kualifikasi tidak bisa secara administrasi saja.

Berikut merupakan pemaparan mitra:

• Terkait penyiapan guru melalui pendidikan asrama, dalam hal menjadikan guru yang profesional harus sesuai UU, dan menurut UU harus berasrama, tetapi Universitas Negeri Makassar belum memiliki asrama.
• Dalam hal uji kompetensi secara berkala, guru-guru nanti akan diuji secara berkala dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun.
• Sarana prasarana masih memprihatinkan baik di SD, SMP, dan SMA bahkan perguruan tinggi.
• Perbaikan data pokok dilakukan secara akurat, karena saat ini tidak akurat jadi susah dalam peningkatan pendidikan.

• Sistem penjaminan mutu pendidikan

1. Pengembangan basis data sekolah secara online yang dapat digunakan sebagai expert system dalam memonitor, mengevaluasi, memetakan kualitas, mengambil keputusan secara cepat, tepat bagi Menteri dan jajarannya, guru, siswa, orangtua, pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Pemanfaatan big data di setiap satuan Pendidikan melalui artificial intelligence dalam penjaminan mutu sekolah.

• Kompetensi lulusan

1. Penguatan kolaborasi antara dunia usaha/industri dan satuan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan menekankan link-and-match.

2. Digitalisasi materi pembelajaran dalam bentuk audio, video, text pembelakaran yang dapat diakses oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan.

• Tantangan pendidikan dalam skala global, dalam peningkatan kualitas SDM unggul, teknologi yang dimiliki Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
• Calon guru yang dididik LPTK kedepannya akan ada khusus tes bakat minat, sekarang masih dalam tahap pengkajian mengenai tes bakat minat panggilan jiwa.
• Terkait transfer of knowledge dan skill, guru juga harus hijrah tidak hanya transfer knowledge dan skill saja, melainkan juga value yang tidak kalah penting.
• Regulasi mengenai tahun revisi ajaran baru, selama ini tidak sesuai dengan tahun anggaran (mulai bulan Juli, sedangkan anggaran baru mulai Januari), diperlukan keselarasan dalam hal ini.
• Perubahan kurikulum berbasis 4.0, harapan kedepannya semua sarana prasarana harus dilengkapi dan diperhatikan, begitu juga dengan SDM nya.
• Terkait masa studi, menurut Pak Mendikbud umur 18 tahun sudah bisa jadi doktor. Namun menurut perhitungan UNY usia 23-24 tahun merupakan usia yang ideal, entah masa SD yang dikurangi atau apapun, maka mungkin di usia 23 tahun sudah jadi doktor.
• Revitalisasi pendidikan perlu dievaluasi secara berkala karena sangat banyak LPTK, perlu ada regulasi terkait izin mendirikan LPTK atau sebagai pencetak guru.
• Harapan agar pengembangan kurikulum bisa kompetitif dan bersaing secara global yang berbasis industri 4.0 terkait pendidikan vokasi.
• Diperlukan dasar hukum yang meligitimasi sertifkat pendidikan (S.Pd dan profesi guru) terkait penegasan jalur akademik.
• Birokrasi di Pemda harus menyiapkan dana untuk diseminasi bagi perguruan tingginya masing-masing sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang terkait kebermanfaatan hasil riset.

• Pandangan terhadap kondisi dan permasalahan pendidikan:

1. Kemampuan berpikir anak Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari hasil PISA 2018, dimana Indonesia menempati urutan ke-10 terbawah dari 79 negara. Padahal hasil PISA merupakan gambaran amsa depan SDM Indonesia. PISA diselenggarakan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pasar internasional.
2. Sekolah belum mampu mengidentifikasi dan menyalurkan bakat siswa. Pendidikan masih terlalu monoton mendalami kecerdasan kognitif semata sehingga kesempatan untuk mengasah bakatnya seakan dilenyapkan oleh sekolah. Sekolah merupakan wadah siswa untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitas berpikirnya. Bahkan sekolah merupakan wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dirinya.
3. Masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan guru
4. Pengembangan kompetensi dan karir guru perlu dilakukan dengan pola baik. Terdapat pelatihan-pelatihan guru yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan jenjang kariernya.

• Masukan terhadap kondisi dan permasalahan pendidikan

1. Pembelajaran di sekolah harus diarahkan kepada pembelajaran yang menunjang High Order Thinking Skill (HOTS). Dimana dalam pembelajaran guru harus mampu mengeksplorasi cara berpikir siswa untuk mencapai hasil belajar berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Perkembangan kebutuhan pasar yang cepat harus diantisispasi satuan pendidikan dengan penyesuaian kurikulum. Kurikulum sekolah harus dikembangkan dengan menyesuaikan keadaan masa depan. Jika dalam keadaan normal, kurikulum ditinjau dan diperbaharui setiap 5 tahun, namun di era ini waktu evaluasi perlu dipersingkat, misalkan setiap 2 – 3 tahun. Dengan demikian, kurikulum selalu mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

• Tantangan pendidikan dalam skala global dan era revolusi industri 4.0 :

1. Muncul pekerjaan baru yang sulit diprediksi. Untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kemampuan berpikir yang baik agar lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
2. Terjadi perubahan yang begitu cepat dalam seluruh aspek kehidupan. Disamping itu terjadi perubahan pada pola interaksi manusia. Untuk itu diperlukan SDM yang tangguh dan menguasai literasi baru: literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.
3. Terjadinya pergeseran pembelajaran pada masa mendatang.

Berikut merupakan pemaparan mitra:

• Undang-undang guru dan dosen konkuren, jadi satu profesi S1 dan profesi berhubungan. Seperti kedokteran, Indonesia menganut ada 2 hal, mungkin karena banyak LPTK atau lainnya, tetapi Indonesia sudah memiliki pengalaman untuk melaksanakan.
• Gambaran S1 selama 8 semester, karakter yang dikembangkan untuk menjadi guru adalah hal akademik yang diajarkan dan kependidikan harus hebat.

Berikut merupakan pemaparan mitra:

• Pemerintah hanya fokus pada sekolah negeri saja à sertifikasi guru hanya berfokus di sekolah negeri saja.
• Harapan kedepan agar bisa bekerjasama untuk dua kepentingan yang sudah disampaikan.
• Seringkali ada unsur tertentu di birokrasi yang menghambat tumbuhnya sistem pendidikan nasional, jadi reformasi birokrasi termasuk optimalisasi anggaran juga sinkronisasi dan deregulasi kebijakan secara sah menjadi prioritas.
• Tujuan forum hari ini bicara tentang revolusi industri kebijakan dan sebagainya. Fokus untuk isu transformasi assessmentsystem nasional dan pemerataan kesempatan pendidikan.
• Sistem assessment dan sistem data yang selama ini ada di sistem pendidikan nasional tidak bisa memberikan gambaran utuh tentang apa yang terjadi.
• Selama ini fungsi utama sistem assessment lebih untuk menyalahkan anak, mengorbankan anak, membanding-bandingkan antara satu sekolah dengan satu daerah yang sifatnya hanya memberikan label saja, tidak memberikan dukungan kapasitas yang sebetulnya dibutuhkan.
• Sistem assessment dan sistem data yang selama ini ada di sistem pendidikan nasional memang tidak bisa memberikan gambaran yang utuh tentang sebetulnya apa sih yang terjadi.
• Saat bicara sistem nasional basisnya bukan kompetensi, sementara ini disepakati tujuannya adalah kompetensi. Tetapi yang diukur dan menjadi tujuan semua guru serta semua murid, bahkan orang tua di lapangan hanya materi hafalan saja. Perubahan yang signifikan terhadap assessment yang lebih berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan.
• Setiap anak sama pentingnya, tetapi sayangnya dalam konteks sistem pendidikan nasional belum semuanya merata.
• Setiap anak sebetulnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan perhatian sama dari pemerintah. Jika dilihat dari konteks sistem pendidikan nasional sekarang, yang diuntungkan hanya sebagian anak saja atau guru-guru yang hanya mengajar di tempat tertentu, sementara anak-anak yang justru berada dalam kondisi keterbatasan bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang sebetulnya sudah ikut mengambil tanggung jawab bersama.
• Terdapat beberapa miskonsepsi tentang kesetaraan kesempatan pendidikan, bahkan di antara sesama pendidik masih sering terlibat perdebatan tentang sebetulnya apa yang dimaksud afirmasi dalam pendidikan. Banyak yang menyalahkan anak, mengatakan bahwa memang harus ada kompetisi antara anak-anak yang bisa diterima di sekolah favorit atau negeri. Padahal sebetulnya sebagian besar anak sudah kalah, bahkan sejak sebelum dilahirkan terlahir dari keluarga miskin, tidak mendapatkan stimulasi dan gizi yang sesuai. Kemudian tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini, yang bisa membantu untuk tumbuh dengan optimal sehingga yang muncul ketidakmampuan melakukan proses berpikir tingkat tinggi.
• Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas justru sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang lingkungan keluarganya bukan lingkungan yang optimal untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang. Hal ini berkaitan dengan political will dari Bapak dan Ibu Anggota DPR.